Tolak Politik Uang Untuk Pilkada yang Bermartabat

Jumat, 20 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Danu Budiyono, Pegiat Sosial Politik Banyuwangi

Danu Budiyono, Pegiat Sosial Politik Banyuwangi

BANYUWANGI, detikkota.com – Pilkada Banyuwangi semakin dekat dan tentunya semakin memanas. Kampanye para kandidat juga menjadi kampanye yang tertantang.

Selain karena persaingan di antara kandidat juga suasana Covid-19 menjadi beban tersendiri dalam kampanye kali ini. Pada sisi lain dengan tragedi Covid-19 dan segala permasalahan yang ditimbulkan, seperti ekonomi dan lapangan kerja, kampanye kali ini juga membuka ruang untuk pelecehan demokrasi dan pilkada yang bermartabat.

Mengingat dimasa normal saja kerap terjadi politik uang atau bagi bagi sembako yang begitu ganas. Apalagi di masa pandemi ini, pasti banyak di antara warga yang memang membutuhkan, bahkan terdesak oleh kebutuhan sehari-hari.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Disinilah masyarakat akan teruji, baik karekteristik moralitas maupun wawasan politik dan kebangsaannya. Artinya jika ada godaan uang dan ekonomi ditengah tuntutan akibat pandemi ini, rakyat teruji apakah mampu mempertahankan karakter moral itu. Atau justru tersungkur kedalam pelukan money politic.

Atau mungkin ada masyarakat yang akan kehilangan akal sehat dan atau wawasan politik yang sehat dan berwawasan politik yang rasional dalam menentukan pilihan Bupati dan Wakil Bupati Desember mendatang.

Karena terkadang masyarkat tidak sadar akan ternina bobokan oleh kesenangan sesaat, yaitu money politic atau sembako itu tadi. Padahal justru itu bukan saja merusak masa depan daerah dan generasi, tetapi sudah melecehkan demokrasi.

Kalo politik uang telah merasuki cara pandang warga dalam berdemokrasi dan berpolitik maka akan terjadi mata rantai syetan perpolitikan itu sendiri.

Logikanya, ketika ada pejabat atau kepala daerah yang memenangkan pertarungan politik dengan modal uang besar niscaya memiliki kepentingan besar juga untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan, dan itu pasti.

Bahkan bisa jadi kepentingan daerah atau kepentingan rakyat menjadi pertimbangan yang kesekian dalam pemerintahnya nanti. Akhirnya kita harus sepakat agar pilkada berjalan lancar, aman, damai sukses dengan hasil terbaik. Tujuannya agar Banyuwangi adil makmur.

Oleh karenanya itu diperlukan pemimpin yang memang berkarakter, berkemampuan dan berpengalaman. Pemimpin yang mengetahui dengan baik seluk beluk semua permasalahan Banyuwangi.

Maka harapan besarnya agar masyarakat sadar demokrasi dan politik, serta memiliki kepintaran dalam menentukan pilihan bupati dan wakil bupati pada 9 Desember mendatang.
Jangan sampai terbuai oleh bujukan politik uang maupun sembako.

Percayalah politik uang merusak tatanan demokrasi dan masa depan banyuwangi itu sendiri. Maka mari tolak money politik, tegakkan demokrasi dan pilkada yang bermartabat.

Danu Budiyono.
Pegiat Sosial Politik Banyuwangi

Berita Terkait

Rutan Sumenep Sembelih Lima Kambing Kurban pada Idul Adha 1447 H
Pemkab Sumenep Buka Seleksi Komisaris Utama PT BPRS Bhakti Sumekar
Pemkab Sumenep Dukung Pelatihan Paralegal, Bantuan Hukum Ditarget Menjangkau Desa
LBH Achmad Madani Putra Komitmen Hadirkan Layanan Hukum hingga Desa Terpencil
Dibantu Lepas dari Jerat Hukum ,reni Maryani Ingkari Kesepakatan
Kapolres Sumenep Hadiri Tausiyah Tasyakuran dan Silaturahmi Bersama Syeh KH. Muhammad Husein Qadavi di Rubaru
Wabup Sumenep Pantau Tes CAT Rekrutmen BLUD RSUD, Pastikan Seleksi Transparan dan Bebas Intervensi
KPK Periksa 16 Saksi Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim di Sumenep, Pengusaha MBG Ikut Dipanggil

Berita Terkait

Rabu, 27 Mei 2026 - 11:26 WIB

Rutan Sumenep Sembelih Lima Kambing Kurban pada Idul Adha 1447 H

Rabu, 27 Mei 2026 - 11:15 WIB

Pemkab Sumenep Buka Seleksi Komisaris Utama PT BPRS Bhakti Sumekar

Sabtu, 23 Mei 2026 - 15:22 WIB

Pemkab Sumenep Dukung Pelatihan Paralegal, Bantuan Hukum Ditarget Menjangkau Desa

Sabtu, 23 Mei 2026 - 09:30 WIB

LBH Achmad Madani Putra Komitmen Hadirkan Layanan Hukum hingga Desa Terpencil

Jumat, 22 Mei 2026 - 03:59 WIB

Dibantu Lepas dari Jerat Hukum ,reni Maryani Ingkari Kesepakatan

Berita Terbaru

Foto bersama Pemkab Sumenep usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Selasa (26/05/2026).

Pemerintahan

Pemkab Sumenep Kembali Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya

Selasa, 26 Mei 2026 - 19:05 WIB