BIREUEN, detikkota.com – Demokrasi di Kabupaten Bireuen telah mengalami kemunduran akibat praktik politik uang atau “money politik” yang mencemari Pilkada Bireuen pada tahun 2018. Zulfikar, seorang pemerhati Aceh, mengingatkan masyarakat Bireuen untuk waspada terhadap kemungkinan terulangnya praktik ini pada Pilkada 2024 mendatang.
Zulfikar menyatakan bahwa pada Pilkada Bireuen 2018, salah satu pasangan calon (paslon) berhasil memenangkan pemilihan dengan menggunakan politik uang. Tuduhan tersebut bukan tanpa dasar, karena beberapa kasus di lapangan menunjukkan keterlibatan tim sukses paslon tersebut dalam distribusi uang kepada pemilih.
Di tahun 2024, adik dari salah satu paslon yang terlibat dalam Pilkada 2018 disebut-sebut akan mencalonkan diri sebagai Bupati Bireuen untuk periode 2024-2029.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Zulfikar mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya politik uang yang dimainkan oleh kandidat-kandidat tersebut.
Menurut Zulfikar, Bireuen membutuhkan calon pemimpin yang memiliki gagasan, integritas, dan loyalitas dalam membangun kabupaten selama lima tahun ke depan, bukan calon yang hanya mengandalkan uang untuk membeli suara.
Ia mengingatkan bahwa jabatan seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk meraup keuntungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan sumber daya lainnya di Bireuen.
Zulfikar juga mengajak masyarakat untuk merenungkan kondisi Bireuen dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyoroti bahwa pembangunan di Bireuen selama hampir satu dekade dikuasai oleh segelintir orang saja, dengan proses tender yang dimonopoli oleh salah satu dinas yang diduga merupakan titipan dari seorang pengusaha.
Akibatnya, sekitar 90 persen proyek APBK Bireuen dikuasai oleh perusahaan-perusahaan di bawah satu payung yang sama.
“Sudah proyek dimonopoli, mutu pembangunan juga hancur-hancuran. Proyek seakan-akan milik pribadi atau keluarganya,” ujar Zulfikar, mantan aktivis Bireuen, pada Sabtu (10/8/2024).
Menurut Zulfikar, kondisi di Bireuen telah sangat memprihatinkan. Monopoli tidak hanya terjadi di sektor proyek pembangunan, tetapi juga hampir semua organisasi yang memiliki akses terhadap sumber daya basah.
“Ini benar-benar menunjukkan sikap yang rakus. Bayangkan jika mereka sempat menjadi Bupati, bagaimana Bireuen ke depan akan diurus,” tambahnya.
Oleh karena itu, Zulfikar menekankan pentingnya masyarakat Bireuen untuk menghindari memilih pelaku politik uang pada Pilkada 2024. Ia mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin dan tidak tertipu oleh wajah-wajah yang tampak murah senyum dan pemurah menjelang pemilihan, karena hal itu bisa jadi hanya sekadar topeng belaka.
