Diduga Palsukan Sertifikat Tanah, Mantan Kades Kebunan Dilaporkan ke Polisi

Jumat, 2 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, detikkota.com – Asmawi warga Desa Kebunan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, telah melaporkan mantan kepala desanya ke Polisi.

Laporan itu merupakan buntut dari kekecewaannya karena tanah warisan miliknya diduga ada pihak lain yang berusaha merebutnya.

Ach. Supyadi SH. MH. selaku kuasa hukum Asmawi menjelaskan, kronologi kejadian yang menimpa kliennya itu, berawal dari saat mengajukan permohonan sertifikat ke BPN Sumenep.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Klien kami mengajukan permohonan sertifikat ke BPN Sumenep namun dia tidak diberi tandatangan oleh Kepala Desa Kebunan, dengan alasan telah ada masyarakat yang mendaftarkan tanah itu,” ungkapnya, Rabu (31/3/2021).

Usut punya usut setelah dilakukan penelusuran ke BPN Sumenep, didapati informasi bahwa tanah yang dikuasainya sejak turun temuruan diam-diam ada yang berusaha merebutnya. Dengan cara mengajukan hak objek tanah miliknya ke BPN.

“Saat mau lakukan pendaftaran permohonan hak di BPN, menurut keterangan petugas bahwa tanah itu sudah ada yang mendaftar sertifikat. Dan ada surat pengakuan hak atas nama Abdurrahman mantan Kepala Desa Kebunan,” terangnya.

Supyadi juga mengungkapkan, kalau tanah milik kliennya itu prosesnya di BPN saat ini sudah muncul surat ukur bahkan sudah mau terbit sertifikat cuma tinggal menunggu tandatangan kepala Kantor BPN.

Beruntung kejadian tersebut cepat diketahui, sehingga pihaknya melakukan pemblokiran terhadap penerbitan sertifikat selanjutnya.

“Jadi setelah kami lakukan pemblokiran sertifikat di BPN, juga kami lakukan langkah-langkah untuk melaporan ke Polres Sumenep, terkait pemalsuan dokumen pengajuan ke BPN. Hal ini dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” jelasnya.

Terakhir Supyadi menambahkan, demi keadilan dan berkekuatan hukum proses peradilan dengan harapan memuaskan. Lebih kepada BPN untuk berhati-hati dalam proses penerbitan sertifikat.(md)

Berita Terkait

Rutan Sumenep Sembelih Lima Kambing Kurban pada Idul Adha 1447 H
Pemkab Sumenep Buka Seleksi Komisaris Utama PT BPRS Bhakti Sumekar
Pemkab Sumenep Dukung Pelatihan Paralegal, Bantuan Hukum Ditarget Menjangkau Desa
LBH Achmad Madani Putra Komitmen Hadirkan Layanan Hukum hingga Desa Terpencil
Dibantu Lepas dari Jerat Hukum ,reni Maryani Ingkari Kesepakatan
Kapolres Sumenep Hadiri Tausiyah Tasyakuran dan Silaturahmi Bersama Syeh KH. Muhammad Husein Qadavi di Rubaru
Wabup Sumenep Pantau Tes CAT Rekrutmen BLUD RSUD, Pastikan Seleksi Transparan dan Bebas Intervensi
KPK Periksa 16 Saksi Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim di Sumenep, Pengusaha MBG Ikut Dipanggil

Berita Terkait

Rabu, 27 Mei 2026 - 11:26 WIB

Rutan Sumenep Sembelih Lima Kambing Kurban pada Idul Adha 1447 H

Rabu, 27 Mei 2026 - 11:15 WIB

Pemkab Sumenep Buka Seleksi Komisaris Utama PT BPRS Bhakti Sumekar

Sabtu, 23 Mei 2026 - 15:22 WIB

Pemkab Sumenep Dukung Pelatihan Paralegal, Bantuan Hukum Ditarget Menjangkau Desa

Sabtu, 23 Mei 2026 - 09:30 WIB

LBH Achmad Madani Putra Komitmen Hadirkan Layanan Hukum hingga Desa Terpencil

Jumat, 22 Mei 2026 - 03:59 WIB

Dibantu Lepas dari Jerat Hukum ,reni Maryani Ingkari Kesepakatan

Berita Terbaru

Foto bersama Pemkab Sumenep usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Selasa (26/05/2026).

Pemerintahan

Pemkab Sumenep Kembali Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya

Selasa, 26 Mei 2026 - 19:05 WIB