Menteri ATR/BPN AHY Tekankan Kepastian Hukum Tanah Penting untuk Tarik Investasi Asing di IKN

Senin, 12 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri AHY saat di Kota Balikpapan.

Menteri AHY saat di Kota Balikpapan.

BALIKPAPAN, detikkota.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa kepastian hukum atas hak tanah merupakan faktor penting dalam meningkatkan minat investasi asing di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan AHY saat meninjau Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Balikpapan, Minggu (11/08/2024).

“Foreign Direct Investment sangat penting untuk mempercepat pembangunan, termasuk infrastruktur yang dibutuhkan. Kami harus memberikan dukungan penuh terhadap kepastian hukum atas tanah. Tentu, ini tidak selalu mudah, mengingat kondisi geografis dan masyarakat yang bermukim. Oleh karena itu, kami harus memastikan mana areal yang sudah clean and clear, agar bisa segera digunakan untuk investasi,” ujar Menteri AHY.

AHY juga menekankan bahwa dalam menarik investasi di IKN, pemerintah mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat, dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan dan eksistensi masyarakat setempat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita harus progresif dalam urusan pertanahan, tetapi tetap sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Jika ada masyarakat yang terdampak, kita harus bertindak secara humanis. Ini adalah pendekatan yang kita lakukan untuk mencapai keseimbangan antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, sembari menjaga kelestarian lingkungan hidup dan eksistensi masyarakat,” jelas AHY.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN juga menyinggung tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) terkait tanah Aset Dalam Penguasaan (ADP) seluas 2.086 hektare di IKN yang masih dalam proses. Kementerian ATR/BPN berperan dalam menyediakan data dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh masyarakat.

“Mekanisme PDSK ini sedang kita cari jalan tengahnya, sesuai harapan masyarakat, namun tetap dalam batasan yang bisa dipenuhi oleh negara dan pemerintah. Proses ini terus berjalan dan akan terus kita pantau,” tambahnya.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Menteri AHY didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat; dan Kepala Kantah Kota Balikpapan, Herman Hidayat beserta seluruh jajaran.

Berita Terkait

Kasus Hotman Paris, MIO Desak Polisi Jangan Tebang Pilih
Semarak HUT RI ke-81, Dispangtan Purwakarta Gelar Berbagai Kegiatan
DPRD Sumenep Bahas Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah Turun Rp175,16 Miliar
Bappeda Sumenep Siapkan Roadmap Pertumbuhan Ekonomi, Dorong Hilirisasi dan Investasi
FWJI Kabupaten Bekasi Tempuh Jalur Hukum, RSP alias Ros Dilaporkan Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik
Jelang HUT RI ke-81, Kepala Dinas Bale Atikan Purwakarta Cek Langsung Progres Pengecatan Kantor
Guru ASN Sumenep Masuk DPO, Kepala Madrasah Akui Sudah Panggil dan Datangi Rumahnya
Bupati Sumenep Ajak ASN dan Masyarakat Semarakkan Bulan Kemerdekaan dengan Kibarkan Merah Putih

Berita Terkait

Minggu, 23 Agustus 2026 - 23:05 WIB

Kasus Hotman Paris, MIO Desak Polisi Jangan Tebang Pilih

Jumat, 21 Agustus 2026 - 11:01 WIB

Semarak HUT RI ke-81, Dispangtan Purwakarta Gelar Berbagai Kegiatan

Selasa, 18 Agustus 2026 - 17:07 WIB

DPRD Sumenep Bahas Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah Turun Rp175,16 Miliar

Kamis, 13 Agustus 2026 - 11:36 WIB

Bappeda Sumenep Siapkan Roadmap Pertumbuhan Ekonomi, Dorong Hilirisasi dan Investasi

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 09:52 WIB

FWJI Kabupaten Bekasi Tempuh Jalur Hukum, RSP alias Ros Dilaporkan Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

Berita Terbaru

Ketua Umum MIO Indonesia AYS Prayogi.

Polhukam

Kasus Hotman Paris, MIO Desak Polisi Jangan Tebang Pilih

Minggu, 23 Agu 2026 - 23:05 WIB